Senin, 22 April 2013 - 11:00:00 WIB



PANDEGLANG, BP - Kecaman terhadap guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PNS umum yang mencalonkan dalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, terus bermunculan. Tak hanya itu, pernyataan Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPU Pandeglang, Ukun Kurnia juga mendapat sorotan tajam dari aktivis.

Ketua Timsel KPU yang menyatakan tidak ada aturan yang melarang guru PNS atau PNS umum mencalonkan diri menjadi anggota KPU, itu dianggap tidak beralasan dan melupakan norma agama. “Perlu diingat, tidak semua perbuatan manusia itu diatur dalam
undang-undang. Maka untuk mengatur hal itu ada namanya norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu norma yang dipegang teguh
masyarakat Pandeglang yakni norma agama,” tegas tokoh pemuda Kecamatan Panimbang, Ade Sutarsa, Minggu (21/4).

Menurut dia, norma masyarakat harusnya diletakan lebih tinggi dari hukum positif. Sebab bagaimana pun, norma masyarakat yang tidak tertulis dalam undang-undang Negara, harus diakui sebagai sebuah aturan hukum yang ditaati bersama.

Ade menjelaskan, bagaima bisa seorang guru PNS yang sudah diambil sumpah jabatan mengabdikan diri dan bertugas mencerdaskan anak bangsa, bisa menyimpang dari tugas pokoknya. “Apakah ini bukan sebuah pelanggaran, guru yang sudah diambil sumpahnya malah nyambi di KPU. Perlu diingat dan disadari bersama, perbuatan itu adalah sebuah ingkar janji yang besar dari seorang guru yang seharusnya bertugas mendidik anak bangsa, dan ingat Islam-pun
melarang kita ingkar janji,” tambahnya.

Ade meminta Bupati Pandeglang untuk segera mengambil sikap  atas masalah ini. Sebab, bila terus dibiarkan bukan tidak mustahil guru yang nyambi di KPU bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

“Sekarang saja, kita (Pandeglang, red) masih kekurangan 4.000-an guru, dan ini yang ada malah nyalon KPU. Apakah ini yang namanya sebuah kepantasan dan tidak melanggar norma serta etika,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Timsel KPU Pandeglang Ukun Kurnia mengaku telah menerima 43 calon anggota KPU, dan 14 diantaranya merupakan PNS. "Selama ini tidak ada aturan yang melarang PNS untuk mendaftarkan diri ke KPU. Apalagi dari awal seluruh pendaftar termasuk PNS juga sudah melengkapi persyaratan," ucap Ukun ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (18/4) lalu.(ARI/MOR)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net