Rabu, 01 Mei 2013 - 11:54:25 WIB



PANDEGLANG, BP - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Pandeglang Mustandri mengaku, sudah melayangkan surat panggilan kepada oknum pegawainya yang diduga menjadi pelaku penipuan dan penggelapan praktek pencaloan CPNS. Dalam surat bernomor: 800/28 – Peg/SATPOL PP/2013 pada 30 April 2013 itu tidak tercantum perihal pemanggilan terkait dugan pencaloan CPNS.

 “Dalam surat pemanggilan WS tidak disebutkan perihal apa-apanya, tetapi tentu salah satu maksud pemanggilan itu untuk mengkonfirmasi terkait dugaan pencaloan CPNS yang beredar di media massa,” terang Mustandri kepada BANTEN POS, Selasa (30/4) sore.

Dia menjelaskan, WS merupakan PNS angkatan 2009 dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 198211012009012003 golongan II A dan sudah bertugas di Kantor Satpol PP Pandeglang beberapa tahun lalu. Dirinya mengakui jika sejak Kamis pekan lalu WS sudah tidak masuk kantor dengan tanpa alasan yang jelas.

“WS sudah hampir seminggu tidak ngantor dengan tanpa alasan. Selain mau menanyakan itu (pencaloan CPNS, red) dan juga alasan kepada dia tidak masuk kerja,” tukasnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPRD Pandeglang Maman Lukman menegaskan, pemerintah daerah harus tegas menindak oknum PNS yang diduga menjadi pelaku pencaloan CPNS. Menurutnya, terjadinya praktek menyimpang oknum PNS tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan Inspektorat dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pandeglang.

"Tidak menutup kemungkinan terjadinya perilaku meyimpang oknum PNS ini karena lemahnya pengawasan dari instansi yang mengawasi pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang. Untuk itu perlu tindakan tegas dari pemangku kebijakan,’ tegas Maman.

Politisi PKS ini menekankan kepada pemerintah daerah untuk serius menangani masalah praktek pencaloan CPNS yang dilakukan oknum PNS Satpol PP. Sebab, bila hal tersebut terus dibiarkan maka selain akan mencoreng koprs PNS dan juga tidak akan membuat efek jera kepada oknum PNS lainnya untuk berbuat serupa.

“Jangan sampai muncul WS-WS lainnya, cukup ini saja yang muncul. Untuk itu pemerintah daerah harus tegas dan memberikan sanksi yang setimpal,” tukasnya.

Lanjut dia, jika masalah ini masuk kedalam ranah hukum pidana dan ditangani kepolisian maka kasusnya harus cepat diproses.(ARI/ENK)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus