Jumat, 03 Mei 2013 - 10:26:43 WIB



RANGKASBITUNG, BP - Forum Tenaga Honor Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Lebak menilai, mekanisme pemberian tunjangan fungsional untuk guru non PNS  amburadul dan terkesan tidak ada  koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Hal  ini bisa dilihat dari pengakuan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak yang menyatakan tidak tahu adanya proses pencairan tunjangan fungsional non PNS tersebut. “Untuk itu, Dindik Lebak segera memberikan penjelasan tentang tunjangan tersebut dengan mengedepankan rasa keadilan terhadap honorer dan melihat permasalahan yang terjadi di lapangan," ujar Ketua FTHSNI Kabupaten Lebak, Ali Saepul, Kamis (2/5).

Pada bagian lain Ali mengatakan, menyingkapi permasalahan dan telah berakhirnya masa sanggah, pengaduan honorer K2, FTHSNI meminta kepada Pemkab atau BKD untuk tetap komitmen dengan jumlah honorer K2 yakni sebanyak 1.882. “Tidak ada lagi perubahan, apalagi penambahan jumlah tenaga honorer K 2,” katanya tegas.

FTHSI Lebak, lanjutnya, meminta Pemkab Lebak menyelesaikan pengangkatan honorer menjadi PNS dalam rentang waktu 2013 sampai dengan 2014. “Selain itu kami mengimbau rekan-rekan honorer untuk  tidak mudah tergiur oleh janji oknum yang tak bertanggung jawab yang menjanjikan meloloskan menjadi PNS," tandasnya.(K-1/ RIS/MOR)

 




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus