Rabu, 08 Mei 2013 - 13:14:12 WIB



SERANG, BP - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan tiket pesawat dan tiket penerbangan fiktif yang tidak sesuai dengan laporan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada BPK. Hal itu ditegaskan Kepala BPK RI Perwakilan Banten, I Nyoman Wara, usai Dialog Terbuka bersama Ketua BPK di Auditorium Universitas Tirtayarasa (Untirta) yang bertemakan ‘Peran BPK  dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Melalui Sistem Informasi’, Selasa (7/5).

“Masih banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti tiket perjalanan dinas yang tidak sesuai dan tidak ada setelah dicek,” kata I Nyoman Wara, kemarin. Sayang, I Nyoman Wara tidak merinci di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana saja yang melakukan tindakan pelanggaran dengan menggunakan perjalanan dinas tak sesuai fakta di lapangan itu. “Nanti saja, Mei ini kita akan sampaikan secara resmi,” kata I Nyoman Wara.

Di tempat yang sama, Ketua BPK RI Provinsi Banten, Hadi Poernomo menegaskan, praktek tiket fiktif dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan hampir terjadi di semua pemerintah daerah di Banten. “Berkat dukungan tekhnologi, pemeriksaan BPK  dapat dilakukan dengan mudah dan cepat,  termasuk melakukan pembuktian perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah,” katanya.

Pada kasus tiket fiktif maupun tiket yang tidak sesuai, umumnya terjadi pada penerbangan dengan menggunakan maskapai pesawat Garuda Indonesia. “Pada laporan kegiatan aparatur penyelenggara pemerintah, umumnya mereka melaporkan kegiatan perjalanan dinas menggunakan maskapai Garuda Indonesia, tetapi setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ada penerbangan yang dilaporkan. Setelah dicek ke maskapai lain seperti di Lion Air ternyata ada,” ungkapnya.

Bukti penginapan hotel yang tidak sesuai juga kerap ditemukan. “Untuk kasus menginap di hotel, kebanyakan mereka melaporkan dan memberi pertanggungjawabannya lima hari menginap, tetapi fakta di lapangan hanya dua atau tiga hari saja,” ungkapnya.

Pembuktian penggunaan tiket fiktif dalam setiap perjalanan dinas dan menginap di hotel, sesuai dengan peraturan dikembalikan ke kas daerah. Jika tidak dilakukan hal tersebut akan menjadi temuan hukum. “Kalau temuan kami yang disarankan tidak dikembaikan, sudah masuk ranah hukum,” ujarnya.

Akibat tidak jujurnya aparatur penyelenggara pemerintah itulah, kata Hadi Poernomor, banyak kepala daerah baik ditingkat kabupaten/kota dan provinsi berurusan dengan aparat penegak hukum.(RUS/IGO)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net