banten pos news
pasang-iklan-banten-pos-news

Honorer K1 Banten TERANCAM RONTOK

Jumat, 17 Mei 2013 - 14:23:58 WIB



SERANG, BP - Jumlah Honorer Kategori 1 (K1) dari Pemprov Banten yang akan diangkat menjadi CPNS, terancam rontok. Penyebabnya, mereka di-deadline hingga hari ini untuk melengkapi sejumlah dokumen yang belum diserahkan kepada tim Audit Tujuan Tertentu (ATT) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Setelah selesai menjalani ATT kepada 781 honorer K1 dari 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (15/5) lalu,  tim audit Kemen-PAN RB menemukan banyak honorer K1 yang tidak melengkapi berkasnya. Karenanya, mereka diberi waktu hingga Jumat (17/5) ini untuk melengkapinya. Namun, pendeknya waktu yang diberikan dikhawatirkan akan mengganjal ratusan proses pengangkatan CPNS dari honorer K1 itu.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Herry Purnomo mengatakan, 789 honorer K1 yang berasal dari 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  masih ada yang belum melengkapi keseluruhan persyaratan yang diminta oleh KemenPAN-RB. dengan berbagai alasan.

Dia menjelaskan, seluruh SKPD yang telah di ATT telah memberikan berkasnya, namun ada honorer yang belum lengkap. “Tim KemenPAN-RB  melakukan ATT di Provinsi Banten sampai dengan hari Jumat besok (hari ini, red), sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau hari kerja. Jadi kalau sampai dengan besok ada honorer yang tidak bisa melengkapi datanya, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki,” katanya.

Honorer yang tidak bisa melengkapi  berkas atau dokumen diantaranya, adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). “Ada juga honorer yang belum menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer atau Surat Perintah kerja (SPK) di SKPD dimana dia bekerja. Semua dokumen yang diminta adalah dokumen asli,”  terangnya.

Seorang sumber di kalangan honorer K1, mengaku cukup sulit untuk mendapatkan berkas asli dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu. Menurutnya, Sejak tahun 2005 banyak SKPD yang pindah kantor sehingga memungkinkan tercecernya dokumen-dokumen itu. Belum lagi adanya force majeur seperti kantor yang terkena dampak bencana alam.

“Tetapi kami tetap berusaha untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan agar bisa lolos dari audit ini,” kata honorer itu.

Salah satu tim ATT dari KemenPAN-RB, Viktor Siburian menjelaskan, pihaknya hanya memiliki batas waktu melakukan ATT sampai dengan hari ini. Dan jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan masih  ada honorer yang belum bisa melengkapi, maka tim KemenPAN-RB sudah tidak menerima perbaikan lagi.

“Hasil dari ATT ini akan dibawa ke Jekarta, dan berdasarkan ATT  honorer K1 pada tahun 2012 lalu, hasilnya baru akan disampaikan satu atau dua bulan lagi,” katanya.

Namun kata dia, berdasarkan hasil rapat internal yang telah dilakukan oleh KemenPAN-RB, hasil honorer K1 tahun 2013 akan disampaikan kepada masing-masing BKD di pemerintah daerah pada  akhir bulan Juni. “Tapi untuk pastinya, akan dirapatkan kembali,” ungkapnya.

Viktor juga menegaskan, berdasarkan keputusan dan instruksi dari Menteri PAN-RB, bagi honorer yang terbukti menggunakan dokumen palsu akan diserahkan kepada aparat petugas kepolisian untuk diproses. “Arahan dari Pak Menteri PAN-RB bagi dookumen palsu diserahkan ke penegak hukum. Kami hanya melaksanakan tugas saja disini untuk melakukan ATT honorer K1,” terangnya.

Dihubungi melalui telpon genggamnya, Koordinator Komunitas K1 Provinsi Banten, Mansur menjelaskan,  upaya proses hukum bagi honorer K1 yang menyerahkan dokumen palsu merupakan hak dan kewenangan dari KemenPAN-RB untuk melakukannya. Namun demikian pihaknya berharap sebanyak 789 honorer K1 bisa lolos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Kami sangat berharap seluruhnya bisa lolos, dan kami meminta bantuan kepada Pak Sekda dan Kepala BKD untuk memgawal ATT K1,” ungkapnya.

Diketahui dari 789 honorer K1 yang di ATT oleh tim KemenPAN-RB terdapat di 33 SKDP Provinsi Banten, diantaranya, Biro Umum 44 orang, Biro Perlengkapan dan Aset 9 orang, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 3 orang, Biro Humas dan Protokol 1 orang, Inspektorat 5 orang, Badan Kesbang Pol 1 orang, Badiklat 13 orang, BPPMD 5 orang, Bappeda 14, BKPMPT 5 orang, Kantor Penghubung 4 orang, Dinkes 2 orang, RSUD Malingping 38, Sekwan 59, Satpol PP 1 orang, Distamben 55, Disbudpar 10, Disnakertrans 16, Dinsos 18, BLHD 12, DPPKD 132, DSDAP  70 orang , DBMTR 69 orang, Distanak 48, Dishutbun 21, Badan Ketapang Dan Penyuluh 6, Dindik 34, Disperindag 11, Dinas Koperasi dan UMKM 5 orang, Dispora 1 orang, DKP 25, Dishubkominfo 36 orang, Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah 16 orang.(RUS/ENK)

Tabel




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus