Kamis, 23 Mei 2013 - 11:04:27 WIB



RANGKASBITUNG, BP - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Rabu (22/5) sekitar pukul 10.00 WIB mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung untuk mengadukan adanya kejanggalan dalam proyek reklamasi dan pasca tambang di Blok Citeras, Kecamatan Rangkasbitung.

HMI menduga dalam proyek itu ada penyimpangan, terutama terkait dengan jaminan reklamasi dan dana pasca tambang yang telah dibayarkan oleh pengusaha kepada Pemkab Lebak, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT). Sebab sampai saat ini belum ada satupun perusahaan pertambangan melakukan reklamasi di area yang sudah dianggap tidak produktif lagi. HMI berharap Kejari Rangkasbitung mengusut tuntas kasus tersebut.

“Sebetulnya, peraturan sudah sangat berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang menjadi persoalan, kenapa pemerintah tidak peka  melihat kondisi yang ada di area pertambangan,” kata Ketua HMI Lebak, Abdul Rohman kepada BANTEN POS.

Dikatakan Rohman, di dalam Perda Nomor: 1/2011 pasal 124 poin kesatu menyatakan, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang IUP. Perda tersebut jelas menyatakan bahwa setiap pasca tambang wajib direklamasi, serta pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana pasca tambang.

"Dalam pantauan kami di area tambang  galian C, kami menemukan banyak lahan yang tidak direlamasi dengan rata-rata kedalaman mencapai 40 sampai 60 meter dan luas kurang lebih 20 hektar. Lahan yang sudah ditinggalkan dibiarkan begitu saja oleh pengusaha. Sehingga bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, terlebih letaknya berdekatan dengan pemukiman warga,” ungkap Abdul Rohman.

Menanggapi aduan HMI, Kasi Intel Kejari Rangjkasbitung, Dedi Septiyanto mengatakan, seharusnya kasus tersebut dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH). Bila ditemukan ada pelanggaran dan penyimpangan, kata dia, maka BLH harus melaporkannya ke pihak kepolisian. Tapi sebelumnya harus dilakukan kajian, karena kasus itu  termasuk pidana umum. “Silahkan pengaduan ini dilaporkan ke BLH, nanti BLH akan membentuk tim untuk investigasi. Kami tidak bisa memproses laporan pengaduan ini karena ini adalah pidana umum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Lebak, Sumardi mengaku sudah mengimbau kepada pengusaha tambang untuk melakukan reklamasi areal pasca tambang. "Kami sudah instruksikan kepada pengusaha pertambangan untuk segera mereklamasi areal pasca tambang. Sebab kewajiban reklamasi itu ada di pengusaha," katanya singkat.(K-2/RIS/MOR)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net