Kamis, 23 Mei 2013 - 13:39:31 WIB



ilustrasi

JAKARTA, BP - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas menyarankan pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi warga tidak mampu selama dua bulan saja. Menurutnya, dua bulan merupakan waktu yang cukup untuk memberi kompensasi atas kenaikan harga BBM.

“Jangan sampai kelamaan bantuannya. BLSM boleh tapi dua bulan aja. Kalau kelamaan nyogok rakyat, jelek juga,” kata Taufik di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa punya pendapat berbeda. Hatta justru ingin BLSM diberikan selama lima bulan.  Menurutnya, lima bulan pemberian BLSM sudah cukup untuk mencegah masyarakat terkena dampak inflasi.

“Kalau 12 bulan itu lama. Atau sembilan bulan itu lama, keburu Pemilu nanti. Tapi kalau lima bulan itu sedang. Ibarat obat, dosisnya pas. Kalau nanti dosisnya enggak pas, masih kena dia. Sakitnya masih ada. Ibaratnya. Karena bagaimana pun yang miskin itu terkena dampaknya,” papar Hatta di tempat sama.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, secara tekni pemberian bantuan atas kompensasi kenaikan harga BBM itu akan menggunakan kartu yang berfungsi seperti kartu ATM. Nantinya, akan ada 15,5 juta warga penerima BLSM yang telah didaftar pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

Hatta menegaskan bahwa cara pemberian dengan kupon sudah tidak efektif karena mudah diperjualbelikan dan disalahgunakan. “Dengan pakai kartu dia harus datang dan gesek kartunya. Dan itu kelihatan. Ini penting untuk jaga uang itu sampai ke sasaran,” tegas Hatta.

 

Selain BLSM, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga akan memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar sebagai  kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menteri PU, Djoko Kirmanto menyatakan, pemerintah memahami bahwa kalau BBM naik maka masyarakat miskin akan mengalami dampak negatif. “Karena kita menaikkan harga BBM tadi maka ada subsidi BBM yang diamankan, maka uang itu yang akan dipakai untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang akan terkena dampak kenaikan,” kata Djoko Kirmanto seperti yang dilansir situs www.setkab.go.id.

Terkait dengan program itu, kata Djoko, pemerintah akan langsung mengguyur masyarakat dengan  pembangunan infrastruktur dasar khususnya yang ada di pedesaan, begitu harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Ia menyebut dari pengurangan subsidi BBM akan ada penghematan anggaran  Rp 24,6 triliun dengan memotong anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Anggaran Kementerian PU sendiri  akan  sebesar Rp 6,1 triliun.

“Jadi nanti BBM akan naik, anggaran semua kementerian dipotong, lalu anggaran terkumpul itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sisanya akan dipakai untuk infrastruktur dasar,” paparnya.

Djoko mengatakan pihaknya telah menyiapkan tiga program sebagai kompensasi bagi  masyarakat atas pengurangan subsidi BBM. Pertama adalah Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM), yang akan mencakup masyarakat di desa nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan) di 159 kawasan pada 28 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 318 l/dt untuk pelayanan 159 ribu jiwa.
 
Selain itu juga diberikan pada masyarakat di daerah rawan air di 260 desa di 29 provinsi, dan 35 IKK di 10 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 1.130 l/dt untuk pelayanan untuk 491 ribu jiwa.

Sisanya, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan melalui pemanfaatan sisa kapasitas 2.350 l/dt di 341 kawasan di 31 provinsi dengan target pelayanan 940 ribu jiwa.

“Program ini  untuk rakyat miskin terutama di desa rawan air, di kampung nelayan, di pelabuhan perikanan yang tidak ada air. Di situ akan digelontor air minum untuk mengatasi desa rawan air dan pelabuhan perikanan yang prosesnya memerlukan air baku,” katanya.

Kementerian PU juga mengadakan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA (P4-ISDA), yang mencakup masyarakat miskin di daerah rawan air. Akan diadakan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia Air Baku sebesar 5,02 M3/detik di 27 Provinsi.

Program ini juga akan diberikan pada masyarakat miskin di pedesaan berupa dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung di 26 Provinsi.

Terakhir program bantuan untuk masyarakat miskin di kampung nelayan berupa pembangunan pengaman pantai dan normalisasi sungai di 2 provinsi. “Selain jaringan irigasi di desa-desa, juga embung yang sangat disarankan karena embung ini sangat penting untuk persediaan air,” tambah Djoko.

Program ketiga yang akan dijalankan adalah Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang cakupannya adalah masyarakat miskin di 2.450 desa dari 8.230 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50 persen, sebesar Rp350 juta/desa.

Program ini juga menargetkan masyarakat miskin di 1.200 kelurahan dari 1.435 kelurahan dengan tingkat kemiskinan di atas 40 persen, sebesar Rp350 juta/kelurahan.

Terakhir program akan diberlakukan untuk masyarakat miskin di 6.040 desa penerima program PPIP Reguler 2013 sebesar Rp100 juta/desa.(FLO/ENK/JPNN)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net