banten pos news
pasang-iklan-banten-pos-news

APBD Perubahan Kota Tangsel Ditarget Rp2,1 Triliun

Senin, 27 Mei 2013 - 11:08:59 WIB



PONDOK AREN, BP -  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ditargetkan naik Rp400 Miliar. Pada kuartal pertama APBD Tangsel mencapai Rp1,7 Triliun, pada perubahan ditargetkan Rp2,1 Triliun.

Adanya kenaikan dalam APBD P, salah satunya meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp115 miliar atau 20 persen dari Rp485 miliar menjadi Rp 600 miliar. Meningkatnya PAD karena naiknya beberapa retribusi daerah, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha, maupun berbagai perizinan lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Tangsel Hadidin optimistis kenaikan PAD di perubahan dapat tercapai bahkan angka bisa melebihi Rp115 miliar. “Kami prediksi APBD Perubahan Tangsel pada kisaran Rp2,1 triliun-Rp2,4 triliun,” kata Hadidin.

Ia mengatakan meningkatnya pendapatan di APBD Perubahan selain meningkatnya beberapa sektor pajak dan retribusi, juga disebabkan adanya penambahan dari kedua sektor tersebut. Hadidin mencontohkan, retribusi lalu lintas yang angka pendapatannya terus meningkat.

Dalam retribusi tersebut mengatur tentang  truk-truk besar yang melintas pada area tertentu. Selain itu, pajak parkir juga menyumbang pendapatan sebesar Rp4,5 miliar-Rp 6 miliar. “Retribusi sampah juga naik, mencapai Rp1,3 miliar,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Tangsel, Bambang P Rachmadi meminta eksekutif memaksimalkan peraturan walikota (Perwal) Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Hal itu untuk mendongkrak PAD pada sektor pajak, seperti hotel, reklame, restoran, hiburan, air bawah tanah, parkir, dan penerangan jalan.

Dengan adanya landasan hukum, kata Bambang maka proses penarikan pajak daerah dari wajib pajak bisa berjalan efektif dan efisien. “Jadi, Pemkot tidak kesulitan untuk mendeteksi hal yang akan ditarik dari wajib pajak,” ungkapnya.

Bambang menerangkan, ada dua jenis pemeriksaan pajak, yakni menguji kepatuhan pajak dan penetapan bea, kategori jenis pajak dan lainnya. Sehingga saat dilakukan pemeriksaan, petugas pajak tidak akan kesulitan lanatran telah memiliki landasan hukum.(Irm/ODI/BNN)

 




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
poling banten pos news
Vote!