Senin, 03 Juni 2013 - 14:06:15 WIB



TIGARAKSA, BP - Sedikitnya, 1000 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tangerang, hingga kini belum menerima dana sertifikasi. Dana bagi guru yang sudah memegang sertifikat tersebut, diketahui macet sejak Januari lalu.

Macetnya dana sertifikasi guru diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang, Kosrudin. Menurut dia, macetnya pembayaran dana sertifikasi guru lantaran adanya persoalan Daftar Pokok Pendidik (Dapodik) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang.

“Dalam catatan kami, guru yang berhak menerima dana sertifikasi sebanyak 5.200 orang. Sbeanyak 4.200 guru sudah menerima dana sertifikasi. Sisanya belum,” katanya.

Seharusnya, kata dia, pencarian dana sertifikasi pertiga bulan diterima guru pada April lalu. Namun molor sampai Mei. Bahkan, sampai memasuki Juni, masih ada sekitar 1000 guru belum terima dana sertifikasi itu.

Diaku Kosrudin, selalu terjadi keterlambatan pencairan dana sertifikasi untuk 5200 guru di Kabupaten Tangerang. Keterlambatan terjadi setiap kali dimulainya anggaran baru. Terlambatnya pencairan hak guru bersertifikat itu, lantaran dana dari pemerintah pusat ke Pemkab Tangerang hanya bisa dicairkan pertiga bulan.

Disamping itu keterlambatan juga terjadi karena data guru Depodik belum valid. Misalnya tanggal lahir guru yang salah, tempat mengajar yang salah atau masa kerja yang salah. ”Data tersebut perlu perbaikan, sehingga ada penundaan pencairan dana sertifikasi,” jelasnya.

Meski begitu, kata Kosrudin, pada pekan ini rencananya 600 guru sudah bisa menikmati dana sertifikasinya. Sementara 400 guru lagi harus bersabar karena data Dapodiknya masih dalam proses verifikasi ulang. Untuk mencegah pungutan atau pemotongan, dana sertifikasi dicairkan langsung melalui rekening masing-masing guru pada bank yang telah ditunjuk.

Dana sertifikasi itu besarnya sama dengan gaji pokok. Misalnya untuk kepala sekolah sebesar Rp3 juta sesuai gaji pokok yang diterima perbulannya setelah dipotong pajak 15 persen. “Pemkab Tangerang masih mencairkan dana sertifikasi pertiga bulan, meski pemerintah pusat telah menggelontorkan untuk satu tahun,” kata Kosrudin.

Dia mengingatkan guru agar berkomunikasi dengan operator Dapodik pada Disdik Kabupaten Tangerang, jika belum menyelesaikan data yang bermasalah. ‘Guru yang bersangkutan juga bisa langsung berkomunikasi dengan ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara Pengelola Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Disdik Kabupaten Tangerang, Namun Aliyudin membenarkan adanya keterlambatan distribusi dana sertifikasi.

“Pemerintah pusat sebenarnya mencairkan dana sertifikasi pertiga bulan, bukan setahun seperti yang disampaikan PGRI. Soal Dapodik, setiap sekolah memiliki tim ahli untuk memverifikasi,” tandasnya.(DIT/ODI/BNN)

 




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus