banten pos news
pasang-iklan-banten-pos-news

Pemkab Dinilai Gagal Awasi Waralaba

Rabu, 05 Juni 2013 - 11:23:12 WIB



RANGKASBITUNG, BP - Keberadaan waralaba yang melanggar aturan, mencerminkan instansi terkait gagal dalam melakukan pengawasan. Karena itu Forum Aktivis Mahasiswa Rakyat Banten (FAKRAB) Kabupaten Lebak meminta agar  Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya segera mencopot Kepala BPPT, Kasatpol PP dan Kadisperindag karena dinilai  tidak tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik.

“Pengawasan terhadap waralaba yang melanggar aturan sangat lemah, padahal Bupati Lebak beberapa waktu lalu mengimbau kepada pihak waralaba di wilayah Kabupaten Lebak agar mematuhi aturan yang sudah berlaku. Namun ternyata  tidak digubris dan tidak dikawal Satker terkait, ini bentuk pembangkangan,” ungkap Ketua Divisi Advokasi Fakrab, Umar Hidayat kepada BANTEN POS, Selasa (4/6).

Kata Umar, sampai saat ini masih ada waralaba yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang dikelaurkan Pemkab Lebak. “Kami sangat kecewa dengan kinerja dari aparat penegak Perda, dalam hal ini  Satpol PP yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, terutama mengawasi waralaba yang melanggar Perda. Beda ketika mereka melakukan penertiban PKL, mereka sangat sigap,” paparnya.

Menurutnya, Perda Nomor: 3 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah jelas mengatur tentang waktu operasional waralaba. Namun nyatanya, hingga saat ini masih ada waralaba yang melanggar Perda tersebut, dan terkesan dibiarkan.        

“Perda yang tujuan awalnya dibentuk dan dilahirkan untuk mengatur bisnis waralaba dan dapat memberikan perlindungan bagi pedagang kecil, pada kenyataanya justru membuat kehadiran waralaba semakin marak. Sampai saat ini izin waralaba seolah diumbar, di mana-mana waralaba merebak. Hal itu diperparah dengan jam operasi waralaba yang melebihi batas yang sudah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.(SEP/MOR)

 




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
poling banten pos news
Vote!