Rabu, 05 Juni 2013 - 11:42:38 WIB



SERANG, BP – Ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang kompak untuk menolak wacana pelaksanaan percepatan Pemilihan Kades (Pilkades) yang habis masa jabatan di 2014 untuk ditarik ke 2013. Pasalnya, mereka menilai hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang tidak mencantumkan bahwa Pilkades dapat dipercepat.

Hal tersebut terungkap saat audiensi pengurus Apdesi Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dengan Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Kabupaten Serang serta DPRD Kabupaten Serang di ruang paripurna DPRD, Selasa (4/6).

Kepala Apdesi Kabupaten Serang, Ade Hamid Bulkini mengatakan, dengan adanya wacana tersebut secara telak telah membuat para Kades menjadi resah dan terusik serta telah mematahkan semangat. Ia menilai jika wacana tersebut sangat tidak wajar dan kurang transparan, karena pihak Kades belum pernah diajak berkoordinasi mengenai masalah tersebut.

“Kami cukup terusik karena dalam Perda Nomor 9 Tahun 2006 tidak ada yang menyebutkan jika Pilkades dapat dipercepat. Jika dipercepat terjadi juga maka itu menjadi bukti disharmonisasi antara Kades dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang,” ujarnya.

Menurut Ade, wacana percepatan Pilkades tersebut seperti dipaksakan dan cenderung mengada-ada tanpa dasar regulasi yang jelas. Karena tidak wajar, lanjut Ade, jika wacana tersebut tetap terealisasi maka pihaknya tidak segan akan memejahijaukan Pemkab Serang.

“Kenapa dipercepat tidak diperpanjang. Di Kabupaten Lebak saja bisa diperpanjang, kenapa di Kabupaten Serang tidak bisa dan malah dipercepat. Oleh karena itu kami tak segan jika terbukti ada penyimpangan Perda kami akan laporkan ke pengadilan,” katanya.

Audiensi sempat ricuh ketika Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Serang, Nana Sukmana menyampaikan tanggapannya. Kericuhan dipicu karena Apdesi menilai pernyataan yang dilontarkan Nana keluar konteks pembahasan dan cenderung menuduh jika Kades tidak pernah memberdayakan Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya.

Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto menyatakan, percepatan Pilkades tersebut baru sebatas wacana saja, yang harus dikaji secara mendalam sehingga belum tentu dilaksanakan. Ia mengaku merasa bersyukur dengan adanya audiensi tersebut, sehingga dapat berkumpul dengan ratusan Kades yang tersebar di Kabupaten Serang guna menjelaskan masalahnya.

Rudy menjelaskan, timbulnya wacana tersebut karena melihat beban kas daerah  yang sangat berat jika seluruh Pilkades dilaksanakan di 2014. Pasalnya, di 2014 terdapat sebanyak 129 Pilkades yang digelar dan membutuhkan alokasi dana sebesar Rp18 miliar. Kemudian ditahun yang sama terdapat juga Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang sudah tentu Pemkab akan mengeluarkan dana pendamping dan pengamanan sekitar Rp20 miliar.

“Bayangkan saja jika semua dilaksanakan di 2014, beban kas daerah sebesar Rp38 miliar akan tersedot hanya untuk pemilihan saja,” terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Fahmi Hakim mengatakan, alasan Pemkab untuk percepatan Pilakdes dengan alasan beban kas daerah yang tinggi dirasa kurang tepat. Pasalnya, pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran, sedangkan penganggaran ada di pihak legislatif.

“Dari DPRD setuju apa yang disampaikan pihak Apdesi untuk tidak dipercepat, karena dari struktur APBD 2013 ini belum ada anggaran untuk Pilkades,” ujarnya.(DWA/RIF)

  

 

 

 




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus