banten pos news
pasang-iklan-banten-pos-news

Zonasi Larangan Pemasangan Atribut Pemilu Masih Silang Pendapat

Rabu, 10 Juli 2013 - 12:00:45 WIB



SERPONG, BP - Sampai saat ini perbedaan pendapat masih terjadi dalam menerapkan zonasi larangan pemasangan atribut atau alat peraga Pemilu di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sejumlah pihak meminta pembatasan atribut Pemilu dilakukan per kecamatan.

 Asisten daerah I Kota Tangsel, Ismunandar mengakui pihaknya menerima masukan agar pembatasan alat peraga politik itu dilakukan di setiap kecamatan. Berbeda dengan rekomendasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) yang melarang atribut politik dipasang di jalan protokol.

"Usulan muncul saat rapat dengan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu-red) dan KPU (komisi pemilihan umum-red) Kota Tangsel," ungkap Ismunandar kepada wartawan, kemarin.

Usulan pembatasan alat peraga pemilu di setiap kecamatan dimaksudkan agar ada pemerataan di setiap wilayah. Ismunandar mengatakan pembatasan atribut pemilu ini dilakukan di jalan protokol. Persoalannya, dari usulan tersebut, sangat tidak adil jika suatu wilayah tidak terdapat jalan protokol.

"Misal Serpong, kan banyak jalan protokolnya, sedangkan untuk Ciputat dan Pondok Aren bisa dikatakan minim," katanya.

Perbedaan jumlah jalan protokol di setiap wilayah itu, menurut Ismunandar, dikeluhkan para politisi atau bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2014. Jika suatu wilayah banyak terdapat banyak jalan protokol, secara otomatis, tidak banyak atribut yang bakal terpasang.

"Kami juga menyesuaikan dengan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan-red)," katanya.

Walikota Airin Rachmi Diany mengakui masih terdapat perbedaan pendapat dalam pembahasan zonasi atribut politik. Nantinya, kata dia, zonasi atribut politik akan diatur dalam Surat Keputusan (SK) Walikota.

“Jadi masih harus dibahas lebih lanjut dengan KPU untuk menyamakan persepsi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kota Tangsel, Engelhartia Bhayangkara mengatakan, SK Walikota zonasi atribut politik harus segera diterbitkan. Pasalnya, payung hukum tersebut akan menjadi acuan pihaknya dalam melakukan penataan atribut pemilu yang kini sudah merebak di Kota Tangsel. 

"Tanpa Kepwal kami belum bisa melakukan penertiban atribut parpol," tandasnya.(azh/odi)




BACA JUGA:

pasang-iklan-banten-pos-news


KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
pasang-iklan-banten-pos-news
poling banten pos news
Vote!