Selasa, 23 Juli 2013 - 11:07:25 WIB



Tim penyuluh menyampaikan materi pada kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Korem 064/MY

SERANG, BP - Ratusan personil Korem 064/Maulana Yusuf (MY) menerima penyuluhan hukum terpadu di Aula Batalyon Infanteri 320 Badak Putih, akhir pekan kemarin. Penyuluhan tersebut merupakan agenda kegiatan Satuan Hukum Kodam III Siliwangi.

Danrem 064/MY dalam sambutannya yang diwakili Kasrem 064/MY, Letkol Arh Budhi Dharmawan mengatakan, pihaknya mengharapkan penyuluhan hukum ini dapat membawa angin segar dan memberikan perubahan terhadap sikap dan perilaku prajurit agar mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

“Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat membentuk karakter personil Korem dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi,” ujar Budhi.

Ia menjelaskan, selain meningkatkan kesadaran hukum, penyuluhan tersebut juga memberikan pemahaman tentang sanksi hukum administrasi maupun tindakan disiplin bagi para prajurit yang melakukan pelanggaran hukum.

“Semoga dengan penyuluhan ini para personil mampu mengimplementasikannya secara baik dan mampu menularkannya kepada yang lain,” katanya.

Sementara itu tim penyuluhan yang dipimpin Ka Kumdam III/Siliwangi yang diwakili Mayor Chk Suyatno menyatakan bahwa pelanggaran yang masih banyak terjadi di wilayah Korem 064/MY adalah pelanggaran lalu lintas, asusila dan disersi.

“Adapun penyebab terjadinya pelanggaran akibat dari kurangnya pemahaman tentang hukum baik prajurit maupun PNS,” ungkapnya.

Dikatakan Suyatno, dengan diadakannya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat  memberikan pengertian, pemahaman dan pengetahuan tentang aturan serta peraturan dengan tujuan untuk menekan semaksimal mungkin pelanggaran hukum yang terjadi dikalangan prajurit  dan PNS jajaran Korem 064/MY.

“Hal tersebut demi terciptanya citra positif TNI AD dimata masyarakat,” tuturnya.

Pada penyuluhan tersebut, tim penyuluh memberikan kesempatan bertanya kepada para peserta seputar hukum dan permasalahannya yang belum dipahami. Kemudian memberikan informasi  tentang pemberian bantuan hukum bagi prajurit dan PNS yang mempunyai masalah terkait hukum.(DWA/RIF)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus