banten pos news
pasang-iklan-banten-pos-news

Masuk DCT, Hak Kepala Daerah Gugur

Jumat, 26 Juli 2013 - 12:59:43 WIB



ilustrasi

TANGERANG, BP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, meski suratnya belum belum sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun tidak akan mempengaruhi  pengunduran diri Wahidin Halim dari kursi Walikota Tangerang lantaran mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat pada Pemilu 2014 nanti.

“Tidak ada masalah meski syrat pengundurannya belum diproses Kemendagri. Jika namanya sudah masuk dalam DCT (daftar caleg tetap-red), segala hak dan kewajibannya sebagai kepala daerah otomatis akan gugur,” jelas Anggota KPU Kota Tangerang, Edi S Hafas kepada wartawan kemarin.

Menurut Hafas, aturan tersebut diamanatkan Undnag-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014. Aturan tersebut mengingatkan kepala daerah yang maju menjadi Caleg agar menyadari akan kehilangan hak jika namanya sudah masuk DCT.

“Dengan demikian para kepala daerah, termasuk Walikota Wahidin Halim bisa tetap mengikuti proses pencalegannya sampai ditetapkan dalam DCT,” jelasnya.

Penjelasan tersebut dipaparkan Edi dalam menyikapi belum sampainya surat pengunduran diri walikota yang akrab disapa WH ke Kemendagri itu. Terlebih, surat pengunduran diri harus disertai surat usulan pengangkatan wakil walikota menjadi walikota.

Namun, Kota Tangerang nampaknya saat ini tengah dihadapkan pada posisi dilematis. Bagaimana tidak, Wakil Walikota Arif R Wismansyah ikut mencalonkan diri pada Pilkada 31 Agustus nanti. Demikian juga Sekretaris Daerah Harry Mulya Zein, ikut manggung pada perhelatan pesta demokrasi tersebut.

Pengamat kajian publik yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Zaki Mubarok mengatakan, semestinya pengganti Wahidin Halim sebagai Walikota Tangerang lantaran maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg), sudah disiapkan jauh hari sebelumnya. Apalagi, Wakil Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Sekretaris Daerah, Harry Mulya Zein maju dalam Pilkada Kota Tangerang. 

"Jangan sampai nanti ketika walikota tidak aktif Kota Tangerang tidak ada pemimpinnya," ujarnya. Selain itu, Zaki juga meminta kepada Gubernur Banten dan Kemendagri agar turut mencari solusi atas krisis kepemimpinan di Kota Tangerang menjelang Pilkada. 

“DPRD bisa membantu memberikan masukan kepada gubernur maupun Kemendagri untuk mengusulkan nama penjabat sementara walikota. Pemprov Banten juga jangan hanya menunggu tetapi jemput bola," katanya lagi.

Untuk menjaga netralitas Pilkada di Kota Tangerang, Zaki menyarankan sebaiknya penjabat Walikota Tangerang berasal dari pemerintah pusat. Dikhawatirkan, jika penjabatnya diisi birokrat Kota Tangerang atau Banten, dikahwatirkan akan mempengaruhi netralitas PNS dalam Pilkada nanti.

Terpisah, Ketua Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) Kota Tangerang meminta agar DPRD segera memproses surat pengunduran diri WH dan menyampaikannya ke Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Banten. “DPRD jangan berlindung dibalik alasan belum lengkapnya berkas, tapi harus bekerja secara profesional” sindirnya.(MAD/ODI/BNN)




BACA JUGA:

pasang-iklan-banten-pos-news


KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
pasang-iklan-banten-pos-news
poling banten pos news
Vote!