Kamis, 01 Agustus 2013 - 12:53:11 WIB



Rano Karno

SERANG, BP - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Rano  karno dinilai kurang proaktif dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagai orang kedua di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Penyebabnya, kewenangan pembinaan terhadap sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kurang optimal dijalankan oleh Rano yang sebelumnya disebut-sebut ingin mengundurkan diri sebagai Wagub Banten itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Muhadi yang didampingi oleh sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam siaran persnya pada, Selasa (30/7) sore menjelaskan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah mengumpulkan seluruh kepala SKPD terutama yang pembinaan dan pengawasannya berada dalam kewenangan Rano Karno. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mempertanyakan sejauh mana komunikasi dan koordinasi yang selama ini dibangun antara SKPD dan Wagub Banten.

“Hampir seluruh SKPD yang hadir, mengakui bahwa koordinasi dengan Wagub belum berjalan optimal. Bahkan, sejumlah SKPD mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi terkait program yang akan, sedang atau telah berjalan. Para SKPD hanya menyampaikan laporan tanpa mendapatkan tanggapan,” kata Muhadi.

Diakui Muhadi, dari sembilan  SKPD yang ditanyakan,  tidak ada satupun yang menyatakan bahwa peran Rano Karno selaku wagub dibatasi. “Bahkan, pengakuan dari sebagian SKPD mengaku koordinasi dan komunikasi dengan Pak Wagub justru datar-datar saja," terang Muhadi.

Di beberapa SKPD seperti Dindik Banten yang dalam hal ini Wagub selaku ketua pembina unit kesehatan sekolah (UKS), selama ini berjalan datar. Termasuk di Inspektorat, Wagub selaku ketua tim pengawasan dan pembinaan terhadap SKPD malah tak terlihat aksinya.

“Padahal, pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2012, Pemprov Banten masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WTP). Sehingga, dibutuhkan pembinaan yang lebih intensif untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di sejumlah SKPD. Apakah SKPD ada yang merasa dilarang gubernur untuk membatasi akses dengan Pak Rano? Faktanya tidak ada satupun SKPD yang dilarang begitu. Gubernur memberikan ruang seluas-seluasnya kepada Wakilnya," papar Muhadi.

Pernyataan Muhadi tersebut menyusul, adanya ungkapan dari politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, Dedi ‘Miing’ Gumelar, yang menyatakan Rano Karno berencana akan mundur dari jabatanya sebagai Wagub Banten. Hal ini dilakukan oleh Rano, karena tidak pernah diberikan tugas atau porsi pekerjaannya dibatasi.

Hadir dalam siaran pers tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, Kepala Badan Koordinasai Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu (BKPM-PT), Eneng Nurcahyati, Kepala Dinas Sosial, Nandy Mulya, Kepala Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika (Dishubkominfo) Opar Sohari, Kepala Biro Hukum, Samsir, dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Siti Ma’ani Nina.

Sementara itu, Kepala Dindik Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, komunikasi dan koordinasi terkait UKS dengan Wakil Gubernur Rano Karno diakui belum sepenuhnya optimal. Akan tetapi, pihaknya tidak mengetahui penyebab hal tersebut. Bahkan, ketika Dindik Banten termasuk dalam SKPD yang tercatat memiliki temuan dari BPK kemarin, hingga saat ini pihaknya belum pernah diajak berkoordinasi dengan Rano untuk dilakukan pembinaan.

"Kami malah ingin beliau tegur dan binalah kami, tentu kami pun ingin menjadi lebih baik lagi kedepannya,"ujar Hudaya.

Terkait adanya kabar bahwa Rano merasa dibatasi, Hudaya membantahnya. Menurutnya, tidak pernah sekalipun Gubernur Banten meminta agar Dindik membatasi akses komunikasi dan koordinasi dengan Wagub. “Saya berharap, persoalan ini tidak semakin berlarut-larut dan dapat memberikan dampak positif terhadap komunikasi yang masih terhambat. Tidak pernah dibatasi, semuanya terbuka dan transparan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nandy S Mulya. Dalam sejumlah program yang melibatkan langsung Wakil Gubernur, koordinasi yang terjalin tidak begitu berjalan aktif bahkan cenderung pasif. “Sampai sekarang saya tidak punya dan diberikan no HP Pak Wagub, jadi kalau ada nomor telepon yang masuk tidak ada namanya, kadang saya khawatir. Kalau tidak diangkat, nomor itu adalah milik Pak Wagub,” terangnya.

Sekretaris pribadi (Sekpri) Wakil Gubernur Banten Yadi Setiadi saat akan dikonfirmasi melalui sambungan telepon sulit dihubungi. Dari informasi yang diperoleh, pihak yang bersangkutan dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno masih berada di Belanda dan baru kembali pada Kamis (1/8) “Pak Wagub sampai di tanah air pada Kamis besok (hari ini, red),” kata Kepala Sub Bagian Sarana dan pelayanan pada Biro Umum, Riki Sunardi.(RUS/ENK)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus