banten pos news
pasang-iklan-banten-pos-news

KPU Kabupaten Lebak Digugat

Selasa, 27 Agustus 2013 - 11:14:38 WIB



Ketua LBH-HAM DPD KNPI Lebak, Amri didampingi Ketua LSM FKMPPB, Dana Herdiansyah serta Ketua DPD KNPI Lebak, Nevi Pahlevi ketika jumpa persnya di Perumahan Pesona Lebak, Aweh, Kalanganyar, Senin (26/8).

RANGKASBITUNG, BP - Diduga melabrak ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Lebak dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh LBH-HAM DPD KNPI Lebak. Selain menggugat KPU, LBH-HAM DPD KNPI Lebak juga melaporkan salah satu Cawabup pasangan nomor urut 2, Kasmin  ke polisi. Kasmin dianggap menggunakan dokumen tidak sah sebagai persyaratan administrasi pencalonan pada Pemilukada Lebak.

“Kemarin (Jumat 23/8 lalu, red) kami sudah melaporkan KPU Lebak ke DKPP, karena sudah meloloskan Pak Kasmin sebagai Cawabup pada Pemilukada Lebak. Padahal Pak Kasmin ini tidak memiliki ijazah SD. Yang ia punya hanya STSB (Surat Tanda Serta Belajar, red). STSB ini dalam kamus Badan Pusat Statistik 2010 masuk dalam kategori tidak tamat SD. Artinya persyaratan Cawabup Kasmin cacat hukum,” ujar Ketua LBH-HAM DPD KNPI Lebak, Amri didampingi Ketua LSM FKMPPB, Dana Herdiansyah serta Ketua DPD KNPI Lebak, Nevi Pahlevi dalam jumpa persnya di Perumahan Pesona Lebak, Aweh, Kalanganyar, Senin (26/8).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 59 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1), kata Amri, ijazah atau STTB adalah surat pernyataan resmi secara nasional dan sebagai pernyataan tertulis bahwa seseorang peserta didik telah lulus ujian nasional. “Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah berlaku nasional,” katanya.

Sementara Cawabup Kasmin, terangnya, tidak mengikuti ujian persamaan yang setara dengan tingkat SD. “Maka sesuai dengan UU Nomor: 2 Tahun 1989 STSB dengan Nomor Induk 007 atas nama Kasmin adalah tidak setara atau sederajat dengan STTB,” imbuhnya.

Hal senada dikatakan Dana Herdiansyah. Menurutnya, KPU Lebak diduga sudah melakukan pelanggaran dan melabrak pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor: 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Dana, KPU juga dinilai melanggar pasal (2) Asas Pedomana Penyelenggara Pemilu UU RI Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. “banyak lagi peraturan lain yang dilabrak KPU. Karena itu kami menilai keputusan rapat pleno KPU Lebak tertanggal 9 Juli 2013 seseuai dengan Peraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2012 pasal 14 ayat (1) huruf d yang dianggap memenuhi syarat, adalah cacat hukum,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU Lebak, Agus Sutisna mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui adanya gugatan dari elemen masyaralat terkait dengan hasil rapat pleno penetapan Cabup/Cawabup. “Saya belum tahu, karena saya lagi Rakor di Jakarta," katanya singkat.(ADE/MOR)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus