Kamis, 29 Agustus 2013 - 11:09:11 WIB



SERANG, BP - Bagi para Calon Legislatif (Caleg) yang akan mempromosikan diri dalam alat peraga kampanye kini harus berhati-hati. Pasalnya, Komisi Pe­mi­lihan Umum (KPU) telah mengesahkan peraturan tentang Pe­rubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye. Salah satu butir Peraturan KPU hasil revisi itu, Caleg dilarang mema­sang baligho dan billboard. Caleg hanya diizinkan memasang spanduk berdasarkan aturan dan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah.

Ketua KPU Kabupaten Serang, Ahmad Lutfi Nuriman  mengatakan, kebija­kan itu di­buat KPU agar bisa meng­akomodir persamaan hak kam­pa­nye bagi kontestan Pemi­lu 2014. Namun aturan tersebut belum bisa diterapkan karena aturan revisinya belum diterima. Menurut Lutfi, pihaknya baru sebatas mendapat pemberitahuan dari KPU Pusat. Dengan adanya aturan kam­panye yang baru tersebut, lanjutnya, keter­tiban dan keindahan dalam tata laksana penempatan alat peraga Caleg dan Parpol bisa terwujud. 

“Pengamatan kami di lapa­ngan memang banyak alat pe­raga dari Caleg maupun Partai Politik (Par­pol) ditempatkan di lokasi yang tidak semestinya, seperti di tiang listrik, pepohonan bahkan ada di pagar bangunan milik peme­rintah. Ini jelas tidak dibolehkan dalam atu­ran kampanye KPU,” ujarnya.

Di Kabupaten Serang, lanjut Lutfi, atribut Caleg dan Par­pol berupa baligho menga­bai­kan es­tetika tata kota. Pada­hal aturan penem­patan atri­but kampanye itu sudah dibuat pa­da Pemilu sebelumnya.

Lutfi menuturkan, Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2013 menegaskan, pemasangan alat peraga tidak boleh ditempatkan pada tempat iba­dah, rumah sakit atau tem­pat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan proto­kol, dan jalan bebas hambatan.

“Alat peraga inilah yang salah satunya dibahas sekarang. Pasalnya, dalam pembahasan terdahulu hal tersebut tidak muncul dalam PKPU,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Serang, Sabihis menyatakan, pihaknya siap mengawal PKPU mengenai larangan pemasangan baligho tersebut.

“Kalau sudah aturan kami akan kawal dan jika ada yang melanggar akan kami tindak sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Panwaslu,” tuturnya.(DWA/RIF) 




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net