Selasa, 10 September 2013 - 11:07:17 WIB



PULOMERAK, BP - Intruksi Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi untuk menghentikan kegiatan pemotongan kapal di di Pantai Pulorida, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak diabaikan, Senin (9/9). Pekerja dibawah naungan CV Bahari Jaya Utama masih terus melakukan aktifitasnya meskipun beberapa hari yang lalu Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon secara tegas telah menghentikannya.

Berdasarkan pantauan BANTEN POS, puluhan pekerja masih melakukan kegiatan scrapping atau pemotongan. Tidak ada pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait aktifitas tersebut.

Manager Operasional CV Bahari Jaya Utama Sehawi mengatakan, penghentian aktivitas scrapping tersebut hanyalah kesalahpahaman pemerintah kota Cilegon dengan perusahaanya. Sebab, informasi yang beredar di Pulorida terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah. "Saya sudah bicara dengan walikota dan kepala BLH. Ini hanya persoalan kesalahpahaman saja, sebab kapal ini tidak menghasilkan limbah, hanya besi tua," katanya.

Sehawi menjelaskan, untuk proses izin lingkungan pihaknya tengah melakukan proses perizinan. Meski begitu, pihaknya mendapatkan dipensasi dari pemerintah daerah soal aktivitas scrapping tersebut. "Untuk CV Bahari Jaya Utama kami sedang melakukan proses pembuatan amdal. Tapi, jika pakai PT Tunas Jaya amdalnya sudah ada," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, karena tidak mengantongi izin dari Badan Lingkungan Hidup (LH), aktifitas pemotongan Kapal Bahana Utama Line di Lingkungan Hotel Pulorida, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, dihentikan secara paksa satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rabu (4/9).

Kasubid Pengendalian dan Pemulihan BLH Kota Cilegon, Arif Fuad mengatakan, penghentian tersebut diintruksikan langsung oleh walikota setelah mendapat keluhan dari warga setempat karena mengakibatkan pencemaran dan merusak ekosistem laut.

"Dari laporan warga kepada walikota, kami langsung diperintahakan untuk menghentikan sementara aktivitas pemotongan kapal. Perintah ini langsung dari Walikota Cilegon,” ungkapnya kepada wartawan usai melakukan penutupan.

Arif menjelaskan, dari hasil pemeriksaan BLH, PT Bahari Jaya Utama tidak memiliki izin yang lengkap, terutama izin dari BLH. Dari hasil pertemuan dengan penanggungjawab perusahaan yang ada dilapangan, perusahaan hanya memiliki beberapa izin saja diantaranya yang dikeluarkan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan izin lokasi dari kelurahan, dan izin keamanan dari Muspika setempat.
"Kami memberi waktu hingga pukul 17.00 WIB ini, mengingat pekerja juga sedang bekerja setelah itu langsung kami tutup sementara. Kalau izin yang mereka kantongi hanya ada izin keluaran CV Sahid Jaya tentang izin bongkar muat dari Adpel, izin keamanan dan izin lokasi dari lurah setempat. Harusnya ada izin dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon," jelasnya.

Kepala Satpol PP Kota Cilegon, Novi Yogi menegaskan, pihaknya menghentikan pemotongan kapal sampai izin lingkungan keluar dari Badan LH. "Sampai mereka melengkapi perizinannya, kegiatan ini dapat beroperasi, itu sudah ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Perintahnya langsung dari walikota, kalau memang perusahaan tidak punya izin, ditutup saja" tegasnya. (ZAL/NAL/IGO)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus