Jumat, 18 Oktober 2013 - 14:29:23 WIB



SERANG, BP - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan mengikutsertakan 767 honorer kategori 1 (KI) Pementah Provinsi (Pemprov) Banten yang tidak lolos Audit Tujuan Tertentu (ATT) dalam tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori II (K2) pada 3 November mendatang. Namun, hal itu ditolak forum hononer Pemrov Banten karena mereka tetap meminta diloloskan sebagai honorer K1.

Dalam surat yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten bebereapa waktu lalu, BKN meminta agar BKD segera mengirimkan data pelengkap jumlah honorer K2 yang akan digunakan pada pelaksanaan tes seleksi. BKN memerintahkan BKD Provinsi Banten segera memberikan laporan lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi honorer K2. Diketahui, jumlah honorer K2 luncuran pertama sebanyak 19 orang, sementara luncuran kedua dan ketiga masing-masing, 90 dan 767 orang.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dan BKD Provinsi Banten, Herry Purnomo, Kamis (17/10) menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu jawaban resmi dari KemenPAN-RB, terkait surat yang disampaikan usulan honorer K1 yang tak lolos agar dinyatakan memenuhi kriteria (MK). "Kami masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat," terangnya.

Sementara untuk pelaksanaan tes seleksi honorer K2, pihaknya sedang melakukan persiapan. "Kami masih sedang siapkan segala sesuatunya, termasuk membuat penomoran," imbuhnya.

Untuk lokasi pelaksanaan tes seleksi CPNS K2 sendiri Herry menjelaskan, saat ini BKD masih mencari tempat yang dapat menampung calon peserta. Kemungkinan, tes itu akan diselenggarakan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), atau di sekolah-sekolah di sekitar Kota Serang.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K1 Provinsi Banten, Mansur, tetap menolak dilibatkannya† 767 honorer KI yang tak lolos ATT ikut seleksi honorer K2 pada tanggal 3 November.† "Kami tetap pada sikap kami. Kami bersama dengan teman-teman menolak ikut seleksi CPNS K2," ujarnya.

Menurut honorer di Sekretariat DPRD Banten itu,† pemberkasan ulang yang diminta oleh BKD kepada 767 honorer merupakan tindakan dan sikap yang keliru. "Saya meyakni pemberkasan ulang yang diminta oleh BKD adalah pengalihan isu, untuk mengulur-ulur waktu," ujarnya.

Terpisah, perwakilan dari 394 Honorer K1 asal Pemkab Serang yang tidak lolos ATT berencana mendatangi Kantor Kementerian Pendayadugaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada Selasa (22/10) mendatang. Kedatangan mereka guna meminta kebijakan terkait pencoretan ratusan honorer K1 karena dinilai pencoretan tersebut disebabkan oleh tidak konsistennya aturan yang dipakai.

Salah satu honorer K1 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang, Dahlan mengatakan, kedatangan pihaknya ke dua lembaga negara tersebut lantaran pihaknya merasa dirugikan dan sekaligus heran atas kebijakan KemenPAN-RB pada 2010 silam. Pasalnya saat itu pihak KemenPAN-RB mentolelir pengajuan honorer K1 yang digaji bukan dari coring belanja pegawai. Namun saat ATT hal tersebut dinyatakan salah dan tidak memenuhi syarat oleh tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Aneh dulu 2010 masih ditolelir tapi saat tim audit melakukan ATT malah memvonis itu tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diajukan menjadi CPNS sesuai. Mereka berkilah yang dapat diajukan menjadi CPNS hanyalah honorer K1 yang digaji dari coring belanja pegawai sedangkan yang diluar itu dianggap tidak memenuhi syarat. Dengan alasan itu maka kami akan datangi KemenPAN-RB dan BKN untuk meminta penjelasan dan kebijakannya," ujarnya.

Ia menambahkan, rencana tersebut sudah mendapat restu dari Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman. Bahkan ia mengklaim jika sang bupati sendiri akan mengakomodir rencananya tersebut dengan menyediakan transportasi untuk mencapai Kantor KemenPAN-RB dan BKN.

"Saat kami konsultasi ke Pak Bupati ternyata beliau setuju bahkan sampai menyediakan mobil dengan catatan tidak anarkis. Rencananya yang kesana hanya perwakilan honorer K1 yang tidak lolos saja yang akan didampingi oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan anggota DPRD Kabupaten Serang," ujarnya.

Di Kabupaten Lebak, Forum Tenaga Honor Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Lebak menyesalkan sikap BKD setempat yang belum mengumumkan formasi dan kuota yang diperebutkan dalam test CPNS kategori 2 kali ini. Selain itu waktu yang singkat atau terbatas dalam pembagian kartu peserta tes juga akan berpotensi tidak terdistribusikan dengan baik.

"Kami berharap tes ini murni dengan mengedepankan hasil tes tanpa ada pengaruh-pengaruh ataupun titipan dari pihak manapun. Kepada KTP, DPRD Kabupaten Lebak serta pihak lain yang mengharapkan test ini berjalan sukses tanpa ada cacat, agar semuanya bisa mengawasi ," kata ketua FTHSNI Kabupaten Lebak Ali Saeful , melalui pres rilisnya kemarin.

Sementara itu, Sekretaris BKD Lebak Apipudin mengatakan, sejauh ini pihaknya telah bekerja dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pihaknya juga sangat berharap jalannya pelaksanaan test CPNS K2 ini bisa berjalan lancar sesuai harapan semua pihak.

"Hari ini dan besok (Kamis-Jumat ) pembagian kartu peserta , sementara test akan tanggal 3 November 2013 dan akan diikuti† 2118 peserta. Soal berapa banyak yang diterima belum bisa† memastikan karena itu merupakan kewenangan Kemen-PAN RB," katanya.(RUS/DWA/ADE/RIS)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net