Selasa, 29 Oktober 2013 - 11:22:35 WIB



SERANG, BP - Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pada proyek prasarana pengendali banjir Sungai Ciujung, di Kampung Palembangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, senilai Rp32,39 miliar, belum menemui titik terang. Dari hasil gelar perkara Polda Banten dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terungkap beberapa item yang harus kembali dihitung kerugian negaranya.


"Rabu pekan kemarin kami sudah ekspose dengan BPKP. Angka kerugian negara hasil perhitungan sebenarnya sudah muncul. Akan tetapi menurut penyidik ada yang harus dihitung lagi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Banten, Kombes Pol Wahyu Widada, dikonfirmasi, Senin (28/10).
Wahyu menjelaskan, ada hal-hal yang harus dikonsultasikan kembali dengan BPKP.


"Ya, belum final. Makanya kami selalu koordinasi dengan BPKP kalau ada kekurangan ini itu," kata Wahyu.
Kendati demikian, Wahyu tidak menjelaskan secara detail mengenai apa saja yang harus kembali dihitung kerugian negaranya.
"Nanti juga akan disampaikan kalau sudah final," ucapnya, seraya mengaku tidak bisa memastikan kapan perhitungan akan selesai.
Untuk hasil audit kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana-prasarana sodetan di Cibinuangeun, di Kampung Burunuk, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, senilai Rp19 miliar APBN tahun 2011, juga belum selesai.


"Sodetan belum. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi. Kami juga inginnya segera," tuturnya.
Untuk diketahui, prasarana Ciujung merupakan proyek yang didanai APBN 2012 mulai diselidiki karena diduga terdapat penyimpangan. Pelaksanaan proyek diduga tidak sesuai dengan kontrak, mulai dari waktu sampai spesifikasi. Pembayarannya juga telah 100 persen, padahal pekerjaan baru sekitar 60-70 persen. Dalam kasus tesebut Polda menetapkan dua tersangka yakni yakni yakni DD pejabat BBWSC3 selaku PPK, dan IJ selaku manager wilayah IV pada PT Wijaya Karya (pelaksana). (NED/RIF)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus