Kamis, 21 November 2013 - 12:37:37 WIB



RANGKASBITUNG, BP - Sejumlah guru di Kabupaten Lebak mengeluhkan kebijakan mutasi yang dinilai tanpa aturan dan dasar jelas. Selain mutasi dilakukan saat menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada, juga tidak sedikit guru yang sama sekali tidak pernah terlibat politik praktis dipindahkan ke tempat mengajar yang jauh dari lokasi awal.
Ro'up Nahrudin, salah seorang guru SMAN 1 Bojong Manik yang dipindahtugaskan ke SMAN 1 Cijaku mengaku tidak pernah berbuat kesalahan dalam mengajar, dan tidak pernah melanggar disiplin pegawai. Tetapi tiba-tiba dipindahkan ke sekolah yang cukup jauh.


"Jujur saja atas nama pribadi juga selaku Forum Peduli Pendidikan menuntut keadilan kepada pejabat Lebak, terutama Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah dan Sekda agar mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut. Kalau tidak salah hampir 75 lebih guru terkena mutasi. Padahal puluhan guru itu tidak memiliki jabatan, tetapi dikenakan mutasi. Kalau tujuan pemerintah sifatnya pemetaan, bukan seperti itu polanya. Pemetaan dilakukan untuk meningkatkan sistem belajar mengajar," kata Roup.


Akibat dipindahkan ke lokasi sekolah cukup jauh itu, kata dia, tidak sedikit guru terlambat datang mengajar. Menurut Ro'up, guru sebagai PNS tentu berpegang pada PP Nomor: 53 Tahun 2010. Namun anehnya, yang benar-benar bersikap netral malah terkena mutasi.


Sebagai bentuk keprihatinan, Ro'up bersama puluhan guru dan kepala sekolah yang sudah menjadi korban demosi, akan melakukan aksi besar-besaran. Ini dilakukan agar pemerintah, khususnya pejabat pemegang kekuasaan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Surat tugas yang saya terima ditandatangani Kepala BKD dan Sekda. Tanpa ada teguran lisan dan tertulis, saya dipindahkan dari Bojong Manik ke Cijaku," katanya.


Sejauh ini, kata Ro'up, dirinya tidak mengadukan keluhan tersebut ke PGRI Lebak. Sebab ia mengaku mafhum PGRI tidak bisa berkutik dan memberikan pembelaan. Kami siap pasang badan, karena sudah dipikirkan matang, diberhentikanpun kami siap. Secara administrasi, SK yang saya terima jelas tidak sesuai aturan. Ini harus diluruskan. Bukan tidak mungkin, kami akan gugat masalah ini ke PTUN," katanya.


Senada disampaikan Manca, mantan kepala sekolah di Kecamatam Cimarga yang didemosi menjadi guru. Ia mengatakan, para guru dan kepala sekolah sangat menyesalkan kebijakan mendemosi guru. Karena demosi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, salah satunya tidak terpenuhi jam mengajar 24 jam dan merusak penjadwalan sekolah yang telah ditetapkan awal tahun.


Kekecewaan lain, adalah PGRI sebagai wadah tidak bisa berbuat apa-apa, diam seribu basa. Bahkan terkesan tidak ada niat untuk membela nasib anggotanya yang telah didzolimi. Padahal setiap bulan kewajiban guru dipotong melalui gaji. Tetapi hak guru tidak ada pembelaan.


"Beginilah nasib guru pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan adanya rotasi, demosi ini apakah mutu pendidikan di Lebak akan naik, apakah kota pelajar dan kabupaten pendidikan bisa terwujud. Ini sesuatu yang tidak mungkin, karena mereka yang terkena rotasi dan demosi pada umumnya tidak akan optimal melaksanakan tugas," katanya.


Menanggapi keluhan para guru dan kepala sekolah, Kepala BKD Lebak Rusito mengatakan, secara adminsitrasi kepegawaian mutasi itu sudah sesuai aturan. "Kalau jumlah berapa guru yang terkena mutasi, saya tidak tahu. Sebetulnya, mutasi tersebut hal biasa namun mereka belum terbiasa. Jabatan kepala sekolah itu kan bukan haknya, atau bukan untuk dimiliki. Jika memegang aturan dan undang-undang, setiap PNS kan harus siap ditugaskan di mana saja," katanya.


Kata dia, BKD menilai secara administrasi mutasi tidak melanggar aturan. Namun soal teknis mengapa guru atau kepala sekolah itu dipindahkan, itu domainnya dinas terkait. "Dalam hal ini Dinas Pendidikan," ujarnya.(ADE/MOR)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus