banten pos news
pasang-iklan-banten-pos-news

10 Perusahaan Dicap Merah

Senin, 23 Desember 2013 - 12:37:10 WIB



SERANG, BP - Setelah sebelumnya menjadi bahan pergunjingan sejumlah aktivis lingkungan hidup yang mendesak diumumkannya Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) perusahaan dalam sistem pengelolaan hidup,  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akhirnya merilis hasil penilaian pengelolaan lingkungan hidup lengkap dengan nama dan status propernya. Sebanyak 10 perusahaan diantaranya mendapat proper (Rapor) merah.


Berdasarkan penilaian yang dirilis KLH terungkap, dari semua perusahaan yang dinilai oleh KLH, tidak ada satupun perusahaan yang mendapat proper emas atau hijau. Perusahaan asal Kabupaten Serang hanya mendapat tiga proper yakni biru sebanyak sembilan perusahaan, merah 10 perusahaan dan satu perusahaan dinyatakan mendapat proper hitam.
Dari rilis proper tersebut juga terungkap jika perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dan pakan ternak mendominasi sebagai perusahaan yang mendapat proper merah. Kemudian satu perusahaan yang mendapat proper hitam adalah yang bergerak di bidang produksi pakan ternak yakni atas nama PT. Cheil Jedang Superfeed.


Proper merah, diberikan kepada perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan proper hitam diberikan kepada perusahaan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Salah seorang aktivis lingkungan hidup dari Tim Advokasi Wahana Hijau Fortuna, Daddy Hartadi mengatakan, dengan masih banyaknya industri yang mendapat proper merah bahkan ada yang mendapat proper hitam, menandakan masih lemahnya pengawasan Pemkab Serang terhadap perusahaan.


“Ini suatu bukti jika pengawasan Pemkab terhadap industri yang ada di wilayahnya masih kurang maksimal. Jika memang pengawasan baik, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya.
Daddy menuturkan, lemahnya pengawasan Pemkab dikarenakan Pemkab kurang teliti dalam mengawasi instrumen pengelolaan limbah yang ada di perusahaan industri. Sehingga buangan limbah dari perusahaan tidak sesuai standar baku mutu.


“Masuknya ke dalam proper merah dikarenakan adanya instrumen pengelolaan limbah yang tidak bekerja secara maksimal, baik itu karena kerusakan teknis, ada tapi tidak diterapkan, atau mungkin ada tapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berkompeten. Faktor-faktor itulah yang Pemkab dan perusahaan kurang maksimal dalam mengawasi dan membenahinya,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemkab tidak boleh berleha-leha lagi dan harus segera melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang mendapat proper merah atau hitam. Kemudian jika memang hal tersebut tidak juga digubris perusahaan, maka Pemkab bisa melakukan pencabutan terhadap izin oprasionalnya seperti yang sudah diatur dalam undang-undang (UU).


“Pertama, Pemkab harus mengumumkan nama perusahaan beserta hasil penilaiannya agar public mengetahui. Setelahnya jangan didiamkan saja, tapi harus dibina dan jika masih membandel maka Pemkab harus bertindak tegas dengan mencabut izin operasionalnya,” ungkapnya.
Dikatakan Daddy, kedepannya Pemkab harus lebih menekankan agar semua perusahaan penghasil limbah yang ada di Kabupaten Serang agar mengikuti penilaian pengelolaan limbah baik di Provinsi Banten maupun di KLH. Pasalnya, selama ini tidak semua perusahaan yang ada mengikuti penilaian sejenis.


“Penilaian ini belum diikuti semua perusahaan karena BLH hanya menghimbau perusahaan, dan perusahaan sendiri yang mengajukan untuk dinilai. Saya takut banyak perusahaan yang sebenarnya layak mendapat proper hitam tapi tidak ikut penilaian, sehingga tidak terekspos. Pemkab harus lebih menekankan agar semua perusahaan bisa ikut penilaian,” ungkapnya.
Sementara itu saat BANTEN POS mencoba mengkonfirmasi Kepala BLH Kabupaten Serang, Irawan Noor melalui telepon genggamnya dalam keadaan tidak aktif.(DWA/RIF)

pt




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
poling banten pos news
Vote!