Senin, 23 Desember 2013 - 13:57:06 WIB



SEPANJANG 2013 ini, sederet kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga hukum kerap menghiasi BANTEN POS dari awal tahun hingga penghujung tahun. Puluhan kasus dugaan korupsi telah menggiring sejumlah pejabat masuk penjara. Tahun sebelumnya, pejabat Pemprov Banten pun telah dikirim ke Penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Akankah, pejabat lain menyusul?

Catatan BANTEN POS, sejumlah kasus yang ditangani Polda Banten di tahun 2013 ini diantaranya, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana prasarana pengendali banjir Sungai Ciujung di Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang APBN 2012 senilai Rp32,39 miliar. Kasus dugaan korupsi pembangunan sarana penunjang sodetan Cibinuangen di Kampung Burunuk, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, senilai Rp19 miliar. Kasus dugaan korupsi Dermaga V Pelabuhan Penyeberangan Merak ambrol pada 2010 dengan anggaran sebesar Rp38 miliar.

Sedangkan yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, diantaranya dugaan korupsi proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tanjung Lesung-Sumur, Kabupaten Pandegalang, pada Dinas Bina Marga dana Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten senilai Rp19,5 miliar, TA 2012. Kasus dugaan korupsi program Peningkatan Drainase Primair Kali Parung, Kota Serang, pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PPLP) Provinsi Banten senilai Rp5 miliar.

Namun, hal yang mengejutkan datang di penghujung tahun. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pun terseret kasus dugaan suap dan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka, dan telah melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jumat (20/12) lalu.

Keterlibatan Ratu Atut bermula dari ditangkapnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang tak lain adik kandung Gubernur Banten tersebut, pada Rabu (2/10) lalu. Ratu Atut dan Wawan dijerat dugaan suap Pilkada Lebak, dan dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Pemkot Tangerang Selatan dan Provinsi Banten.

Dalam kasus ini sejumlah pejabat pun telah ditahan. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muchtar, pun kini mendekam di penjara KPK. Tak hanya itu, pejabat Dinkes Tangsel Mamak Jamaksari, dan salah seorang staf Wawan, Dadang S, juga telah diatahan pada Senin (11/11) lalu.

Perkara dugaan korupsi nyaris membelenggu semua lini. Fakta lainnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang dibanjiri puluhan perkara korupsi pada tahun ini. Seduikitnya 35 kasus korupsi diadili di pengadilan yang berdiri pada 28 April 2011 lalu itu. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding 2011 yakni 33 perkara dan 2012 sebanyak 31 perkara.

Dari 35 perkara tersebut, beberapa diantarany tergolong menonjol dan menjadi perhatian publik. Antara lain, kasus dugaan korupsi pengadaan baju dinas bagi 85 anggota DPRD Banten Rp590 juta yang menyeret Sekretaris DPRD Banten, Dadi Rustandi. Selanjutnya kasus lanjutan dugaan korupsi proyek pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Untirta dari APBN-P TA 2010 dari Kemendikbud Rp49 miliar dengan tersangka oknum dosen Untirta, Dusep Suhendar dan Pegawai Rektorat, Alfian.

Kemudian tak kalah menarik adalah kasus korupsi penggunaan dana hibah dari Pemprov Banten untuk Yayasan Al-Mukarobah di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Rp500 juta Tahun 2011 dengan tersangka Muhammad Taupik alias Taupik (bendahara yayasan). Tahun ini memang lebih banyak perkara korupsi yang masuk ke pengadilan mengingat di beberapa daerah sedang banyak-banyaknya kasus yang ditangani, kata Panitera Muda (Panmud) Tipikor Serang, Anton Praharta.

Dadi Rustandi adalah pejabat aktif di Pemprov Banten. Ternyata pejabat aktif yang terseret dalam pusaran kasus korupsi bukan hanya Dadi. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Banten, Iing Suwargi juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Iing tersandung kasus dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Normalisasi Muara Pantai Karangantu di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang yang bersumber dari APBD senilai Rp4,8 miliar.

Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Erik Syehabudin juga telah ditahan Kejati Banten di Rutan Kelas II B Pandeglang, lantaran terseret kasus korupsi proyek pengadaan pencetakan surat suara dan kartu pemilih dalam Pilgub Banten 2011 (dana hibah) senilai Rp5,8 miliar.

Bukan hanya pejabat di Pemprov Banten yang masuk dalam pusaran kasus dugaan korupsi. Pada 2013 ini di Kabupaten Pandeglang kasus dugaan korupsi juga yang melibatkan aparatur pemerintahan terbilang cukup banyak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang merilis sedikitnya empat kasus korupsi yang masuk ke meja penyidik.

Keempat kasus itu diantaranya, kasus penyelewengan beras rumah tangga miskin (Raskin) di Desa Sidamukti, Kecamatan Sindangresmi dengan terdakwa Kades Sidamukti, Dede Widarso. Selanjutnya, hasil pengembangan kasus serupa yakni atas nama tersangka Js cs.

Selanjutnya, kasus korupsi bantuan puting beliung di Kecamatan Sobang dengan tersangka camat berinisial AC dan Kepala Desa Pangkalan, berinsial SU. Keduanya diduga terlibat dalam membuat pengajuan permohonan bantuan fiktif setelah musibah bencana puting beliung terjadi di wilayahnya.

Kemudian terakhir kasus korupsi yang cukup menarik perhatian publik yakni, kasus korupsi pengadaan alat peraga olahraga senilai Rp1,6 miliar di Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Pandeglang, dengan tersangka mantan Kabid SD Hamimsutawijaya dan mantan Kepala Dindik Pandeglang, Abdul Azis. Kedua penjabat Dindik ini, sekarang telah menghuni Rutan Pandeglang dan Lapas Serang. Selain menjerat para oknum abdi negara, kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara senilai Rp642 juta ini juga menyeret nama Direktur Putra Ujung Kulon (PUK), Ade Nuryana dan Asep Rohman selaku perusahaan pemenang tender.

Sejumlah kasus dugaan korupsi telah masuk ke meja Polda Banten, Kejaksaan Tinggi Banten dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi telah menyeret sejumlah nama yang cukup berpengaruh dan terjadi dimana-mana. (NED/ARI/DWA/RUS/ADH)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net