Jumat, 27 Desember 2013 - 09:54:54 WIB



SERANG, BP - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Serang dalam waktu dekat berencana akan melayangkan surat klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait ada 10 perusahaan di Kabupaten Serang yang mendapat proper merah. Hal tersebut dilakukan lantaran BLH menilai tidak semua dari 10 perusahaan tersebut layak mendapat proper merah.
Kepala BLH Kabupaten Serang, Irawan Noor mengatakan, dari 10 perusahaan yang mendapat proper merah sebenarnya ada tujuh perusahaan yang pihaknya nilai tidak seharusnya mendapat proper merah. Oleh karena itu pihaknya akan melayangkan surat klarifikasi untuk tujuh perusahaan tersebut ke KLH.


“Merah itu tidak berarti jelek dan tidak otomatis juga merusak lingkungan, karena proper itu penilaian dari seluruh aspek. Dan kami menilai tujuh perusahaan dari 10 yang mendapat proper merah seharusnya tidak mendapat penilaian tersebut,” ujarnya.
Irawan menjelaskan, secara teknis sebenarnya tujuh perusahaan tersebut tidak melakukan pencemaran lingkungan yang berat. Namun yang terjadi pada perusahaan tersebut adalah saat penilaian proper, salah satu dokumen administrasi perusahaan tersebut ada yang sudah habis masa berlakunya sehingga mendapat proper merah.


“Penilaian proper itu bukan semata-mata pembuangan limbah saja, tapi semua dokumen juga dinilai. Satu dokumen saja tidak ada atau habis masa berlakunya, itu bisa membuat perusahaan terkait mendapat proper merah, dan itulah yang terjadi di tujuh perusahaan tersebut. Tidak perlu saya sebutkan perusahaannya, tapi dari tujuh perusahaan itu yang pas penilaian pas habis masa berlaku salah satu dokumennya sehingga mendapat cap merah,” terangnya.


Selain itu, lanjutnya, proper merah bisa disematkan jika perusahaan dinilai tidak menunjukan sikap koperatif.
“Meski secara administrasi lengkap dan tidak mencemari lingkungan, namun jika saat penilaian dianggap tim penilai KLH tidak bersikap koperatif, maka proper merah juga bisa diberikan kepada perusahaan tersebut,” katanya.


Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang ini membantah, jika klarifikasi tersebut adalah suatu bentuk sanggahan, namun lebih kepada meluruskan apa yang memang seharusnya tujuh perusahaan itu dapatkan. Di sisi lain, pihaknya juga sangat setuju dengan adanya penilaian proper tersebut, karena dengan proper itu bisa menjadi sarana penyemangat perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan peremajaan dokumen administrasi.


Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Serang, Fahmi Hakim menyatakan, penilaian yang dilakukan KLH adalah suatu yang objektif. Oleh karena itu Pemkab Serang harus melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang mendapat proper merah maupun hitam. Bahkan jika perusahaan tersebut masih membandel, dirinya meminta Pemkab memberikan sanksi tegas berupa penutupan.
“Yang dapat proper merah harus Pemkab evaluasi, dan jika masih membangkang juga tentu Pemkab harus mengambil langkah tegas. Jika memang harus ditutup maka Pemkab harus menutup perusahaan yang membandel itu,” tuturnya.(DWA/RIF)




BACA JUGA:



KOMENTAR ANDA :
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi bantenposnews.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Bantenposnews.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

comments powered by Disqus
Designed by: www.BantenWebsiteMurah.com Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net